Page 269 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 269
Forum dialog ini merupakan upaya fasilitasi dari Gubernur Jatim yang ingin agar para buruh dan
pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi, keluh kesah, dan harapan terkait UU Cipta
Kerja.
Selain itu, agar buruh dan pekerja juga bisa mendapatkan informasi utuh dan komprehensif
mengenai UU Cipta Kerja.
Dalam forum tersebut Khofifah berperan langsung sebagai mediator jalannya dialog.
Sejumlah isu yang disampaikan buruh dan pekerja antara lain permasalahan pesangon, hak cuti
pekerja, pengupahan berupa UMSK dan UMK, terkait pengaturan pegawai outsourcing dan
berbagai poin pembahasan dalam UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja.
Khofifah mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan dengan elemen buruh
dan pekerja Jatim usai aksi 8 Oktober 2020 lalu. Khofifah ingin aspirasi buruh dan pekerja Jatim
langsung didengar Pemerintah Pusat.
Menkopolhukam Mahfud MD pun mengapresiasi langkah Khofifah mengantarkan secara
langsung para perwakilan serikat buruh se-Jatim untuk menyampaikan aspirasi terkait UU
Omnibus Law.
"Semua ini kita salurkan ke pemerintah. Ada yang bisa disalurkan melalui peraturan perundang-
undangan, kebijakan Presiden, kebijakan menteri, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga tidak
menutup kemungkinan mengubah UU melalui uji materi di MK. Jika itu merugikan
konstitusional," ujarnya.
Menurutnya, semua kemungkinan masih terbuka lebar. Oleh karena itu permasalahan ini bisa
diselesaikan secara baik-baik.
Mantan Ketua MK itu menjelaskan bahwa UU Omnibus Law adalah upaya pemerintah
memangkas regulasi dan kendala birokrasi di sektor investasi, sehingga memberli kepastian
orang berusaha dan meningkatkan daya saing nasional. RUU Ciptaker sendiri mencakup 76
undang-undang, termasuk perpajakan.
Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Timur Achmad Fauzi, mengatakan bahwa pihaknya
mengapresiasi adanya upaya yang baik dari Gubernur Jawa Timur maupun Menkopolhukam yang
bersedia menerima keluh kesah pengesahan UU Cipta Kerja.
"Kami meminta Pak Menko untuk meneruskan aspirasi kami. Antara lain adalah dari sisi UMSK,
UMK dan apa yang telah disepakati antara pekerja dan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
(PKB) di perusahaan tidak boleh hilang karena UU Cipta Kerja ini," kata Fauzi.
Menurut Fauzi peraturan yang sudah baik harus dipertahankan dan jangan justru dihilangkan
dengan adanya aturan baru. Sebab ada beberapa klausul dalam UU Cipta Kerja yang dinilai
merugikan pekerja. (J-1).
268
