Page 259 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 259
"Buruh menolak omnibus law. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima aturan turunan
UU Cipta Kerja. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya,
Kamis, 15 Oktober 2020.
Said mencurigai pemerintah akan kembali kejar tayang dalam membuat aturan turunan omnibus
law tersebut. Karena itu, ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat
legitimasi saja, jika ikut terlibat di dalamnya.
Ia bercermin pada sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam
pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran. Adapun klaim DPR RI bahwa 80
persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja, juga dibantah Said. Ia mengatakan
bahwa buruh merasa dikhianati "Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan
buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir" ujar Said.
Ia pun mengatakan akan ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU
Cipta Kerja ke depannya. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah
dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.
Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. "Keempat, melakukan sosialisasi
atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan oleh buruh," kata Said.
258
