Page 254 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 254
HARI INI GILIRAN GERAKAN BURUH JAKARTA GELAR UNJUK RASA TOLAK UU
CIPTA KERJA
Aksi protes menolak Undang Undang Cipta Kerja masih terus disuarakan kalangan serikat buruh.
Kali ini aksi unjuk rasa digelar oleh Gerakan Buruh Jakarta (GBJ). GBJ dijadwalkan menggelar
aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja pada hari ini, Kamis (15/10/2020). Aksi
unjuk rasa GBI akan diisi dengan kegiatan orasi menolak UU Cipta Kerja dan dipusatkan di
Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
"Informasinya, mereka tidak ke Istana, tetapi orasi di Simpang Cempaka Putih," kata Direktur
Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangan kepada
wartawan, Kamis (15/10/2020).
Kalangan serikat buruh sebelumnya memang telah menegaskan tetap menolak pengesahan UU
Cipta Kerja oleh Rapat Paripurna DPR RI, Senin pekan lalu.
Mereka menilai, isi pasal-pasal dalam klaster Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan
kepentingan dan masa depan buruh.
Seperti dinyatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Said menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang.
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja." "Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya," kata Said lewat keterangan tertulis,
Kamis (15/10/2020).
Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Said Iqbal, ada
dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.
Said juga menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam
pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran. Said Iqbal mengatakan buruh merasa
dikhianati.
"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir." "Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80
persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ucapnya.
Said menjelaskan, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, akan menyiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional.
Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiel.
Ketiga, meminta legislatif review ke DPR dan eksekutif review ke pemerintah.
Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.
812 Halaman Naskah final Undang-undang Cipta Kerja setebal 812 halaman dikirimkan pihak
Sekretariat Jenderal DPR ke pemerintah, Rabu (14/10/2020) siang.
253
