Page 257 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 257

Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Kamis (15/10). Menurutnya,
              ke depan aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja oleh buruh masih akan semakin membesar,
              bergelombang, dan meningkat.

              "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
              peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," tegas Said Iqbal.

              Said  Iqbal  menyatakan,  apabila  pemerintah  kejar  tayang  lagi  dalam  membuat  aturan
              turunannya, maka patut diduga bahwa serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat
              legitimasi saja.

              Adapun, terkait sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan,
              kata Said Iqbal, terkesan seperti sedang kejar setoran. Hal itu justru membuat buruh merasa
              dikhianati.

              "Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
              sampaikan banyak yang tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80
              persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," tegasnya.

              Said Iqbal: KSPI Tetap Mogok Nasional Hari Ini, Di Sekitaran Pabrik Said Iqbal menambahkan,
              ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama,
              akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah
              maupun aksi secara nasional. Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil
              dan uji materiil.

              Ketiga,  meminta  legislatif  review  ke  DPR  RI  dan  eksekutif  review  ke  pemerintah.  Keempat,
              melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta
              Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

              EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO  Tag: KSPI SAID IQBAL UU CIPTA KERJA DPR.






































                                                           256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262