Page 249 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 249
"Kemarin sudah dijelaskan, itu hanya teknis dari kertas ukuran biasa ke legal, kalau dulu kita
menyebut folio," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan tidak ada kepentingan pribadi pada
pembahasan UU Cipta Kerja.
"Tidak ada interest, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dalam kami pimpinan DPR,
pimpinan fraksi, dan Badan Legislasi memanfaatkan kondisi tertentu untuk hal yang
menguntungkan para pihak tertentu," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa
(13/10/2020).
Azis menyakini proses pembahasan yang dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah sesuai
mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di DPR.
Bahkan, kata Azis, setiap rapat RUU tersebut selalu ada catatan hingga rekamannya yang dapat
diakses masyarakat secara luas.
"Bagi yang masih kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi
kita melalui Mahkamah Konstitusi." "Kami sangat menghargai perbedaan-perbedaan untuk bisa
dilakukan ke MK," ucap Azis.
Politikus Golkar itu pun menjamin naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman dari sebelumnya
1.035 halaman, tidak ada pasal selundupan atau di luar kesepakatan pada tingkat I maupun II.
"Kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal." "Itu kami jamin sumpah
jabatan kami, karena itu tindak pidana apabila ada selundupkan pasal," cetus Azis.
Sebelumnya, DPR bakal mengirimkan naskah final Undang-undang Cipta Kerja setebal 812
halaman ke Presiden Joko Widodo, Rabu (14/10/2020) besok.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, DPR memiliki waktu tujuh hari kerja sebelum
dikirim ke Presiden.
Waktu tujuh hari dilakukan untuk melakukan proses editing UU Cipta Kerja yang telah disahkan
saat rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.
Menurut Azis, ketentuan tujuh hari kerja tersebut tercantum dalam mekanisme tata tertib DPR,
khususnya pasal 165 dan pasal 1 butir 18. Hari kerja adalah Senin sampai Jumat.
"Sehingga tenggat waktu untuk penyampaian Undang-undang Cipta Kerja akan jatuh pada 14
Oktober 2020." "Pada saat resmi besok dikirim ke Presiden, maka secara resmi undang-undang
ini menjadi milik publik," ujar Azis di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Azis menjelaskan, penyusutan halaman draf UU Cipta Kerja dari sebelumnya 1.035 halaman
menjadi 812 halaman, karena telah diedit tanpa menghilangkan atau menambah subtansi dari
undang-undang tersebut.
"Proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa." "Tetapi pada saat sudah masuk
pada tingkat II (paripurna), proses pengetikannya masuk di Badan Kesekjenan yang
menggunakan legal paper." "Yang sudah menjadi kesepakatan ketentuan-ketentuan di dalam
undang-undang," paparnya.
"Sehingga besar dan tipisnya yang berkembang, ada yang seribu sekian, ada yang tiba-tiba 900
sekian." "Tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang
ditentukan Kesekjenan melalui mekanisme total jumlah pasal dan kertas, hanya sebesar 812
halaman." "Berikut undang-undang dan penjelasannya," sambung Azis.
248
