Page 248 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

BURUH TETAP TOLAK KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTA KERJA, KSPI:
GELOMBANG UNJUK RASA AKAN MEMBESAR
Serikat buruh tetap menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh Rapat Paripurna DPR RI, Senin
pekan lalu. Mereka menilai, isi pasal-pasal dalam klaster Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja
merugikan kepentingan dan masa depan buruh.

Seperti dinyatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Said menyampaikan, ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja." "Dengan demikian tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya," kata Said lewat
keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Said Iqbal, ada
dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

Said juga menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam
pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran. Said Iqbal mengatakan buruh merasa
dikhianati.
"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami
sampaikan banyak yang tidak terakomodir." "Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80
persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ucapnya.

Said menjelaskan, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.

Pertama, akan menyiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiel.

Ketiga, meminta legislatif review ke DPR dan eksekutif review ke pemerintah.

Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

812 Halaman Naskah final Undang-undang Cipta Kerja setebal 812 halaman dikirimkan pihak
Sekretariat Jenderal DPR ke pemerintah, Rabu (14/10/2020) siang.

Sekjen DPR Indra Iskandar yang mengantar langsung naskah UU Cipta Kerja kepada Sekretariat
Negara, untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

"Siang ini jadi saya meluncur ke Setneg untuk menyampaikan itu (UU Cipta Kerja)," kata Indra
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Indra mengatakan, pihaknya nanti akan diterima langsung Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Pratikno.

Dia memastikan, tidak ada perubahan substansi dari draf UU Ciptaker yang akan dikirimkan ke
Jokowi dengan yang disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10/2020) lalu.

Menurut Indra, jumlah halaman naskah UU Cipta Kerja menjadi 812 halaman terjadi karena
perubahan format kertas yang digunakan.
247