Page 246 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 246
Judul Buruh Tetap Tolak Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, KSPI:
Gelombang Unjuk Rasa Akan Membesar
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/15/buruh-tetap-tolak-
klaster-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-kspi-gelombang-unjuk-rasa-
akan-membesar
Jurnalis chaerul umam
Tanggal 2020-10-15 11:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dengan demikian tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak omnibus
law UU Cipta Kerja.
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Padahal kami sudah
menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang
tidak terakomodir. Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah
diadopsi dalam UU Cipta Kerja
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Padahal kami sudah
menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang
tidak terakomodir.
neutral - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Siang ini jadi saya meluncur ke Setneg untuk
menyampaikan itu (UU Cipta Kerja)
neutral - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Kemarin sudah dijelaskan, itu hanya teknis dari kertas
ukuran biasa ke legal, kalau dulu kita menyebut folio
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Tidak ada interest, kepentingan pribadi,
kepentingan kelompok dalam kami pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan Badan Legislasi
memanfaatkan kondisi tertentu untuk hal yang menguntungkan para pihak tertentu
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kami sangat menghargai perbedaan-perbedaan
untuk bisa dilakukan ke MK
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Bagi yang masih kontra, ada mekanisme konstitusi
yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui Mahkamah Konstitusi.
245
