Page 241 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 241
Ia menambahkan, pernyataan DPR RI yang mengatakan 80 persen usulan buruh sudah diadopsi
dalam UU Cipta Kerja adalah tidak benar.
Jika pemerintah tetap kejar tayang dalam pembuatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, Said
menduga bahwa serikat buruh hanya dijadikan sebagai stempel atau alat legitimasi pemerintah
saja.
Said juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam proses pembahasan aturan
turunan UU Cipta Kerja. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," tegas Said.
Ke depannya, Said mengungkapkan terdapat empat langkah yang rencananya akan dilakukan
oleh pihak buruh, dalam menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, buruh akan menyiapkan aksi lanjutan baik di daerah maupun secara nasional. Aksi
tersebut akan dilaksanakan secara terukur, terarah, dan konstitusional.
Kedua, akan disiapkan uji formil dan uji materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Ketiga, pihak buruh akan meminta dilakukannya legislative review ke DPR-RI, serta executive
review kepada pihak Pemerintah.
Serta, keempat, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait isi dan alasan penolakan omnibus
law UU Cipta Kerja, secara khusus klaster ketenagakerjaan, oleh pihak buruh. Sebelumnya, telah
dilaksanakan aksi unjuk rasa pada 6-8 Oktober 2020 oleh elemen mahasiswa dan buruh di
berbagai lokasi Jakarta dan sekitarnya. Aksi sempat diwarnai kericuhan yang berimbas pada
rusaknya berbagai fasilitas publik.
Adapun, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR-RI, pada Senin, 5 Oktober 2020.
240
