Page 238 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 238
Judul KSPI tolak terlibat pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-tolak-terlibat-pembahasan-
aturan-turunan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Ratih Waseso
Tanggal 2020-10-15 12:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak omnibus
law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya.
Apalagi terlibat membahasnya
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Padahal kami sudah
menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang
tidak terakomodir
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.Dengan begitu maka, ditegaskan Said Iqbal ke
depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.
KSPI TOLAK TERLIBAT PEMBAHASAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.Dengan begitu maka, ditegaskan Said Iqbal ke
depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.
"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima
peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," tegas Said Iqbal dalam keterangan pers
yang diterima Kontan.co.id pada Kamis (15/10).Dinilai jika pemerintah kejar tayang lagi dalam
237
