Page 233 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Ia menambahkan UU Cipta Kerja ini juga memberikan inovasi yang lebih relevan bagi buruh yang
terkena PHK yaitu memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan angka yang tidak
memberatkan pengusaha.

"Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun
pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari
BPJS Ketenagakerjaan," kata Dita.

Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih
mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan 59, yang juga disesuaikan
dengan perkembangan terkini.

"Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan
Pemerintah, nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa
berbeda-beda," ujarnya.

Dita juga melakukan klarifikasi terkait misinformasi soal cuti, terutama bagi para buruh
perempuan, karena UU Cipta Kerja tetap mengatur pemberian cuti hamil dan cuti haid.

"Tidak ada penghilangan cuti hamil dan haid. Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan,
separuh pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya," kata Dita.

Untuk syarat PHK, Dita memastikan ada empat tahap yang harus dilalui apabila keputusan
tersebut benar-benar dilakukan, sehingga pengusaha maupun buruh bisa mendapatkan solusi
yang terbaik.

"Pengusaha harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus
ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus
mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum," ujarnya.
Dita juga mengatakan tiap-tiap daerah juga masih bisa menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) sesuai penghitungan inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, meski tidak
diwajibkan.

"Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang
berbeda-beda, kalau mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya
dapat, bukan wajib," kata Dita.

Secara keseluruhan, Dita mengatakan pemerintah akan mengakomodasi beberapa hal yang
belum detail dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dengan
melibatkan serikat pekerja.

"Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan
ketenagakerjaan yang isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan," katanya. (nas/cok).

232