Page 232 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 232
Ia pun meminta semua pihak mendukung agar UU Cipta Kerja segera menciptakan lapangan
kerja.
"Kami mengajak semua pihak mendetailkan omnibus law ini agar secara teknis bisa diterima.
Dan pada akhirnya pun UMKM dan ekosistem dunia usaha insya Allah berkembang dengan baik.
Pertumbuhan UMKM dan investasi yang masuk insya Allah berdampak positif dalam membuka
lapangan pekerjaan baru," tuturnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu, menilai UU Cipta Kerja bisa memberikan
dampak yang positif khususnya bagi pengembangan UMKM.
Menurutnya, selama ini proses perizinan membuka usaha untuk UMKM selalu disamakan dengan
usaha besar, sehingga ada kesulitan yang kerap dirasakan pelaku usaha mikro dalam membuat
perizinan.
"UU Cipta Kerja bisa mempermudah para UMKM membuka usaha. Selain itu, kemitraan
pemerintah juga didorong untuk bisa mengakomodasi pengembangan bisnis UMKM. Tak hanya
itu, dengan adanya UU ini juga memberikan kemudahan bagi koperasi untuk mendirikan
koperasi," ujarnya.
Kendati demikian, ia menilai banyaknya hoaks omnibus law berseliweran yang juga terkait
dengan demonstrasi berujung ricuh pada pekan lalu.
"Kami mengimbau masyarakat jangan terprovokasi. Pemerintah punya niat baik terhadap UU
Cipta Kerja. Saya yakin UU Cipta Kerja bisa menaikkan angka ekonomi, insya Allah pemerintah
terus bekerja dan membela untuk UMKM," katanya.
Maming juga mengimbau masyarakat yang mendemo harus membaca draf UU Cipta Kerja secara
utuh.
"Jangan termakan hoaks yang bisa menimbulkan kekacauan karena UU ini perlu pendalaman
yang matang. Jika masih ada pihak yang mau disampaikan ada koridor hukumnya, yakni uji
materi di Mahkamah Konstitusi," tutup Maming.
Akomodasi Buruh Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari
mengatakan UU Cipta Kerja tetap mengakomodasi kepentingan buruh dan mengadopsi berbagai
hal yang baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu
mengakomodasi perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan," kata Dita
di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan regulasi tersebut berupaya untuk menjamin buruh-buruh masih menerima hak-
haknya ketika melaksanakan kewajibannya, seperti pesangon PHK, status kontrak, cuti, alih
daya, hingga pengupahan.
Selain itu, tambah dia, Omnibus Law ini juga mampu menjawab berbagai isu terkait klaster
ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan terkini, mengingat UU sebelumnya sudah
berumur hampir 17 tahun.
Salah satunya terkait pesangon bagi karyawan PHK yang saat ini masih merupakan salah satu
yang tertinggi di dunia, meski mengalami revisi ke bawah, dari sebelumnya 32 kali gaji menjadi
25 kali gaji.
"Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang
dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau
menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan," ujar Dita.
231
