Page 235 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 235
"Menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi adalah tujuan penting, tapi semua itu
seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar ketenagakerjaan dan hak-hak masyarakat adat,"
kata Andreas dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 15 Oktober 2020.
Andreas mengatakan undang-undang baru ini secara mendasar mengurangi perlindungan bagi
buruh berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Aturan ini mencakup upah minimum, pesangon, cuti,
tunjangan melahirkan, kesehatan, perawatan anak, serta menghapus perlindungan hukum
dalam kontrak kerja waktu tak tertentu.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga, kata dia, melemahkan berbagai hukum lingkungan dan
perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok adat, meningkatkan kekhawatiran tentang
perampasan lahan.
Ia memandang undang-undang setebal hampir seribu halaman ini sebagian besar dirancang oleh
komunitas bisnis dengan konsultasi minim dari serikat buruh dan kelompok-kelompok lain yang
terdampak.
"Pemerintah Indonesia seyogianya meninjau undang-undang yang disahkan dengan terburu-
buru ini, menggelar dengar pendapat yang layak, dan revisi semua pasal yang melanggar hak
asasi manusia," kata Andreas.
234
