Page 234 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 234
Judul Human Rights Watch: Omnibus Law Cipta Kerja Sakiti Buruh dan
Masyarakat Adat
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1396223/human-rights-watch-omnibus-
law-cipta-kerja-sakiti-buruh-dan-masyarakat-adat
Jurnalis Egi Adyatama
Tanggal 2020-10-15 12:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Andreas Harsono (Peneliti senior Indonesia) Menciptakan lapangan kerja dan menarik
investasi adalah tujuan penting, tapi semua itu seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar
ketenagakerjaan dan hak-hak masyarakat adat
negative - Andreas Harsono (Peneliti senior Indonesia) Pemerintah Indonesia seyogianya
meninjau undang-undang yang disahkan dengan terburu-buru ini, menggelar dengar pendapat
yang layak, dan revisi semua pasal yang melanggar hak asasi manusia
Ringkasan
Peneliti senior Indonesia dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, meminta agar pemerintah
merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja agar memenuhi standar hak asasi manusia
internasional.
Ia mengatakan omnibus law yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, membatasi hak
dasar buruh dan melucuti perlindungan lingkungan. Termasuk mengancam akses masyarakat
adat atas tanah dan hutan tropis yang terus berkurang.
HUMAN RIGHTS WATCH: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA SAKITI BURUH DAN
MASYARAKAT ADAT
Peneliti senior Indonesia dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, meminta agar pemerintah
merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja agar memenuhi standar hak asasi manusia
internasional.
Ia mengatakan omnibus law yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, membatasi hak
dasar buruh dan melucuti perlindungan lingkungan. Termasuk mengancam akses masyarakat
adat atas tanah dan hutan tropis yang terus berkurang.
233
