Page 231 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 231
Rabu, 14 Oktober 2020 - 17:17 ''Jangankan sama Vietnam. Dengan Malaysia saja kita kalah.
Tenaga kerja kita enam jam sudah lelah. Kalau Vietnam 10 jam belum lelah. Kualitas tenaga
kerja kita juga masih sangat rendah. Nah di sinilah UU Cipta Kerja membimbing. Agar tidak
hanya hak-haknya yang dituntut namun juga produktivitas,'' kata Sekjen Dewan Pakar DPP Partai
Nasdem Hayono Isman dalam acara serial Focus Group Discussion Dewan Pakar DPP Nasdem
tentang Rancangan Implementasi UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu
(14/10).
Hayono berpandangan, UU Cipta Kerja ini harus sukses. Tidak hanya di buruh, tapi juga
pengusaha. Pengusaha menyediakan lapangan pekerjaan dan buruh memastikan terjadinya
produksi. Sedangkan pemerintah tugas pokoknya melancarkan semua itu dengan UU Cipta Kerja.
Rabu, 14 Oktober 2020 - 05:15 Sementara itu, anggota Dewan Pakar Nasdem lainnya DR Abdul
Malik secara keseluruhan UU Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan tidak banyak berubah
signifikan. ''Cuma masalah pelatihan dan keterampilan saya lihat keduanya baik di UU tenaga
Kerja yang lama maupun di UU Cipta Kerja masih belum mendalam. Belum jelas juga strateginya
seperti apa,'' kata dia.
Abdul Malik juga menyoroti upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Menurut dia, ini
nanti juga cukup complicated. ''Realitasnya sekarang ini apa ada berdasarkan satuan hasil?'' kata
dia.
Selasa, 13 Oktober 2020 - 15:33 Selain itu, Abdul Malik menyoroti soal PHK di UU Ciptaker. Di
UU yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu tidak ada surat peringatan saat PHK. Bisa saja
sekali peringatan langsung PHK. ''Itu tidak fair. Sedangkan di UU Ketenagakerjaan No 13/2003
harus melalui surat peringatan 1-3,'' kata dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Nasdem Siti Nurbaya berharap melalui focus group discussion
(FGD) bertema ''Atasi Kesenjangan Multitafsir UU Cipta Kerja Melalui Desain Implementasi
(Peraturan Pemerintah)'', bisa mengidentifikasi pasal demi pasal UU Cipta Kerja yang berpotensi
menimbulkan multitafsir atau kontroversi dalam pelaksanaan di lapangan.
Selain itu bisa membahas lebih dalam terhadap langkah operasionalnya menjadi lebih baik
sehingga bisa membangun kerangka pemikiran bahwa UU Cipta Kerja diperuntukkan bagi
kepentingan dan kemanfaatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi
menjadi penting dan sekaligus mengatasi perbedaan dan kesenjangan multitafsir.
Dorong Lapangan Kerja Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming mengatakan UU Cipta Kerja dapat mendorong pembukaan
lapangan kerja dan menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), selain juga
memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
"Pada 2025, kita akan mendapatkan bonus demografi. Akan ada 148,5 juta pencari kerja. Saya
yakin sektor swasta akan memiliki peran vital menyerap tenaga kerja ini," katanya dalam
keterangan di Jakarta, Rabu.
Maming mengatakan negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk
menciptakan lapangan kerja. Bila investasi tidak masuk ke Indonesia, bayang-bayang
pengangguran dari angkatan kerja terdidik ada di depan mata.
"Bonus demografi ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian. Namun, bisa juga menjadi
bencana bila tidak ada lapangan kerja bagi angkatan kerja terdidik," ungkapnya.
Maming mengatakan UU Cipta Kerja memiliki semangat untuk menghilangkan tumpang tindih
regulasi yang selama ini menjadi penghambat investasi.
230
