Page 226 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam, ini juga tidak benar. Tidak
ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dsn hasil.
Kemudian ada yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti
baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan
juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin.

Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak, ini juga tidak benar.
Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.

Kemudian pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang
benar, jaminan sosial tetap ada.

Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal analisis mengenai
dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada, bagi industri besar harus studi amdal
yang ketat. tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

Ada juga berita mengenai UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak
benar karena yang diatur adalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus di KEK,
sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja ini, apalagi perizinan
pendidikan di pondok pesantren itu tidak diatur sama sekali dalam UU Cipta Kerja ini dan
aturannya yang selama ini ada tetap berlaku.

Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin
kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan
ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk akses masyarakat
terhadap kepemilikan tanah kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah.

Saya tegaskan juga bahwa UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan
pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak, tidak ada. Perizinan, berusaha dan
pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan
pemerintah pusat. Ini agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan
penetapan NSPK ini dapat nanti diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah.

Selain itu kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga tidak
ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan melakukan standarisasi jenis dan
prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang
penting di sini. Jadi ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui
apabila batas waktu telah terlewati.

Saya perlu tegaskan pula bahwa UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan
Pemerintah atau PP dan Peraturan Presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan
Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan.

Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih
terbuka usulan dan masukan dari daerah-daerah.

Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki
kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka.

Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini silakan mengajukan uji materi melalui
Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau
masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK."

225