Page 223 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

(5/10/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden) Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak
diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan
terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi
juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja, koperasi sudah bisa dibentuk. Kita
harapkan akan demakin banyak koperasi di tanah air. UMK usaha mikro kecil yang bergerak di
sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah artinya gratis. Izin kapal
nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementrian KKP saja. Kalau sebelumnya
mengajukan ke Kementrian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain,
sekarang cukup dari unit Kementrian KKP saja. Ketiga, UU Cipta Kerja akan mendukung upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan dengan
memotong dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan elektronik maka pungli dapat
dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada
dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi dari substansi undang-undang ini dan hoaks di media
sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, UMK, UMSP,
hal ini tidak benar karena faktanya UMR tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah
minimum dihitung per jam, ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang
sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dsn hasil. Kemudian ada yang menyebutkan
bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti
melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak
cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara
sepihak, ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak.
Kemudian pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang
benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai
dihapusnya amdal analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada,
bagi industri besar harus studi amdal yang ketat. tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada
pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai UU Cipta Kerja ini mendorong
komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar karena yang diatur adalah pendidikan formal di
kawasan ekonomi khusus di KEK, sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU Cipta
Kerja ini, apalagi perizinan pendidikan di pondok pesantren itu tidak diatur sama sekali dalam
UU Cipta Kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa
keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum,
kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi
lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk akses masyarakat terhadap kepemilikan
tanah kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga
bahwa UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan pemerintah daerah ke
pemerintah pusat. Tidak, tidak ada. Perizinan, berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan
oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar tercipta
standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat nanti diatur dalam
PP atau Peraturan Pemerintah. Selain itu kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha
tetap ada di Pemda sehingga tidak ada perubahan bahkan kita melakukan penyederhanaan
melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah
diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement, permohonan
perizinan dianggap disetujui apabila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa
UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah atau PP dan Peraturan
Presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan
paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang
masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan dan masukan dari daerah-daerah.
Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki
kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan
terhadap UU Cipta Kerja ini silakan mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem
ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan
menolak silakan diajukan uji materi ke MK.

222