Page 218 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

GUBERNUR KHOFIFAH ANTAR BURUH TEMUI MENKO POLHUKAM MAHFUD

Perwakilan buruh dari Jawa Timur mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (14/10). Kepada Menko Polhukam
Mohammad Mahfud MD, mereka menyampaikan protes terhadap Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja. Di antara poin-poin yang disampaikan kepada Mahfud, para buruh menyatakan keberatan
atas aturan baru terkait ketenagakerjaan.

Jazuli, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, menyampaikan
bahwa UU Cipta Kerja sudah merampas hak dirinya dan kawan-kawannya.

"Soal pesangon, misalnya, kesepakatan kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil. Kenapa
mesti diubah lagi dengan Undang-Undang (Cipta Kerja) itu," keluhnya.

Ketua DPD SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi turut menyampaikan kekhawatiran para buruh
terhadap undang-undang yang baru saja disahkan itu. Informasi yang beredar, penentuan UMK
tidak berpihak pada kaum buruh. Dia mengungkapkan, permasalahan buruh masih sering terjadi.
Termasuk masalah outsourcing. Menurut dia, para buruh tidak ingin UU Cipta Kerja menambah
masalah baru. "Kami berharap pemerintah mengakomodasi hak kelompok buruh," ucapnya.

Dia menyebutkan, peraturan yang sudah baik tidak perlu diubah. Tidak pula harus gugur karena
ada UU Cipta Kerja. Apalagi jika peraturan tersebut sudah disepakati perusahaan dan para
pekerjanya. "Tidak boleh luntur karena adanya omnibus law (UU Cipta Kerja) itu," tambah dia.

Khofifah Berencana Bentuk Tim Penelaah dan Sosialisasi UU Cipta Kerja Selain KSPI dan SPSI,
ada 25 perwakilan buruh yang datang langsung menemui Menko Polhukam mewakili rekan-
rekannya di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja Mandiri
(SPM), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI), dan perwakilan buruh Sidoarjo. Mereka datang bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah
Indar Parawansa.
Baik kritik maupun usulan dari para buruh, Mahfud menampung semuanya. Dia juga menjelaskan
beberapa hal terkait UU Cipta Kerja.

Menurut Mahfud, nanti usulan-usulan itu juga bisa disalurkan melalui peraturan teknis di bawah
UU. Mulai kebijakan yang dikeluarkan presiden sampai kepala daerah. Termasuk di antaranya
peraturan pemerintah (PP), peraturan kepala daerah (perkada), sampai peraturan menteri
(permen). "Juga tidak menutup kemungkinan mengubah UU (Cipta Kerja) melalui uji materi di
Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal angkat suara soal
ajakan pemerintah untuk duduk bersama menyusun aturan turunan dari RUU Ciptaker klaster
ketenagakerjaan. Dia secara tegas menolak untuk ikut urun rembuk. Sikap itu juga diambil 31
federasi serikat buruh lainnya.
"Karena buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, maka
dengan demikian 32 federasi konfederasi serikat buruh tidak akan terlibat," tegasnya.

Sementara itu, pemerintah provinsi (pemprov) melakukan dua hal dalam menyikapi fenomena
penolakan UU Cipta Kerja. Yakni, mengajak perwakilan buruh berdiskusi dengan Menko
Polhukam Mahfud MD dan meminta ASN memahami aturan tersebut secara utuh. Pemahaman
yang utuh bisa mengantisipasi munculnya hoaks di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa setelah
rapat virtual bersama Menko Polhukam dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Dia menyatakan
bahwa salah satu yang membahayakan adalah kesalahpahaman dalam memahami aturan

217