Page 225 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 225
Berikut ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi tentang kontroversi dan isi UU Cipta Kerja.
"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pagi tadi saya sudah memimpin rapat terbatas
secara virtual tentang Undang Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan gubernur.
Dalam Undang-undang tersebut terdapat 11 cluster yang secara umum persetujuan untuk
melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun cluster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi,
urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudian berwirausaha, urusan
dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan
kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah,
serta urusan kawasan ekonomi.
Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan mengapa kita membutuhkan UU Cipta Kerja.
Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda yang maduk ke
pasar kerja sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak.
Apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja
terdampak pandemi. Covid-19.
Sebanyak 87 persen dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setara SMA ke
bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan
lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya.
Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyak bagi para
pencari kerja serta para pengangguran.
Kedua, dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil
untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri upacara peringatan HUT ke-70 TNI dari Istana
Negara, Jakarta, Senin (5/10/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden) Perizinan usaha untuk usaha
mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel.
Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal
minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja,
koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan demakin banyak koperasi di tanah air.
UMK usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya
dibiayai pemerintah artinya gratis.
Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementrian KKP saja. Kalau
sebelumnya mengajukan ke Kementrian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi
yang lain, sekarang cukup dari unit Kementrian KKP saja.
Ketiga, UU Cipta Kerja akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini
jelas karena dengan menyederhanakan dengan memotong dengan mengintegrasikan ke dalam
sistem perizinan elektronik maka pungli dapat dihilangkan.
Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya
dilatarbelakangi oleh disinformasi dari substansi undang-undang ini dan hoaks di media sosial.
Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, UMK, UMSP, hal
ini tidak benar karena faktanya UMR tetap ada.
224
