Page 247 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Itu kami jamin sumpah jabatan kami, karena itu
tindak pidana apabila ada selundupkan pasal
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kami tidak berani dan tidak akan memasukkan
selundupan pasal.

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Pada saat resmi besok dikirim ke Presiden, maka
secara resmi undang-undang ini menjadi milik publik

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Sehingga tenggat waktu untuk penyampaian
Undang-undang Cipta Kerja akan jatuh pada 14 Oktober 2020.

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Proses yang dilakukan di Baleg itu menggunakan
kertas biasa. Tetapi pada saat sudah masuk pada tingkat II (paripurna), proses pengetikannya
masuk di Badan Kesekjenan yang menggunakan legal paper. Yang sudah menjadi kesepakatan
ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Tetapi pada saat sudah masuk pada tingkat II
(paripurna), proses pengetikannya masuk di Badan Kesekjenan yang menggunakan legal paper.

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berikut undang-undang dan penjelasannya

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Tapi setelah dilakukan pengetikan secara final
berdasarkan legal drafter yang ditentukan Kesekjenan melalui mekanisme total jumlah pasal dan
kertas, hanya sebesar 812 halaman.

negative - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Format legal ada di Undang-undang 12/2011

neutral - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Sebelumnya pakai format A4 di draf 1.035 halaman, yang
sekarang sudah final 812 halaman dengan format legal yang lebih panjang.

neutral - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Tapi bukan penambahan sesuatu yang baru, semua
mengacu pada catatan awal sebelumnya

negative - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Kalau ada penambahan, itu cuma mensinkronkan antara
satu pasal dengan pasal lain.
negative - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Kalau undang-undang itu belum diberlakukan, sejauh
itu disepakati oleh DPR dan pemerintah, maka sangat dimungkinkan penyempurnaan,
dimungkinkan prinsipnya

neutral - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Kami punya batas waktu sampai Rabu besok, nanti kabari
kalau sudah dikirim ke Presiden

negative - Indra Iskandar (Sekjen DPR) Sekarang sedang dimintakan tanda tangan ke pimpinan
DPR.

Ringkasan

Serikat buruh tetap menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh Rapat Paripurna DPR RI, Senin
pekan lalu. Mereka menilai, isi pasal-pasal dalam klaster Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja
merugikan kepentingan dan masa depan buruh.

Seperti dinyatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

246