Page 251 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 251
Judul KSPI Tegaskan Tolak Terlibat Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/15/kspi-tegaskan-
tolak-terlibat-bahas-aturan-turunan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Vincentius Jyestha Candraditya
Tanggal 2020-10-15 11:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak omnibus
law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya.
Apalagi terlibat membahasnya
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Padahal kami sudah
menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang
tidak terakomodir
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ketiga, meminta legislatif
review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah. Dan keempat, melakukan sosialisasi atau
kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan oleh buruh
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Said menegaskan sikap
tersebut sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Menurutnya, nantinya aksi penolakan omnibus
law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang.
KSPI TEGASKAN TOLAK TERLIBAT BAHAS ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya
tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Said menegaskan sikap
tersebut sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Menurutnya, nantinya aksi penolakan omnibus
law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang. "Buruh menolak omnibus law UU
250
