Page 277 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 277

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mendapatkan instruksi untuk menyosialisasikan
              Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pihaknya akan membentuk tim untuk
              menelaah undang-undang tersebut.

              Emil, sapaan Ridwan Kamil, diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Omnibus
              Law yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu.

              "Jadi  tadi  sepanjang  empat  jam  dibahas  sosialisasi  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Dari  sudut
              pandang asbabun nuzulnya, lahirnya undang-undang itu dari masalah keamanan, dari masalah
              lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah untuk aktif menyosialisasikan," ujar Emil ditemui
              seusai  rapat  virtual  koordinasi  sinergitas  pelaksanaan  regulasi  Omnibus  Law  UU  Ciptaker
              bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran menteri lainnya, Rabu (14/10/2020).

              Menurut Emil, penolakan dari berbagai pihak, khususnya buruh dan mahasiswa terjadi begitu
              UU  Ciptaker  disahkan.  Namun,  hal  itu  tak  akan  menghentikan  upaya  pemerintah  dalam
              menyosialisasikan Omnibus Law UU Ciptaker.
              "Bahwa  terjadi  dinamika  itu  sudah  realitanya.  Tapi  tidak  memberhentikan  kita  untuk
              menyosialisasikan apa yang dimaksud. Nah, salah satunya tugas provinsi membuat tim kecil.
              Tim kecil ini tugasnya menjadi tim yang sosialisasikan kurang lebih 11-12 klaster," katanya.

              Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah itu, Emil pun
              sempat membahas mengenai berbagai hoaks dan fakta dalam lingkup UU Ciptaker.

              "Bila duduknya dengan jernih, pemahaman-pemahaman itu bisa dimengerti dengan baik dan
              masih ada ruang. Ruang pertama adalah menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) jika tidak
              puas. Ruang kedua adalah ikut memperbaiki dalam proses penyusunan peraturan pemerintah di
              tahap-tahapnya," ucapnya.










































                                                           276
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282