Page 281 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Jazuli, perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur
menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja sudah merampas hak dia dan kawan-kawannya. "Kami
merasa hak keperdataan kami dirampas karena soal pesangon misalnya, kesepakatan kami
dengan perusahaan sudah jelas dan adil. Kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang
(Cipta Kerja) itu," keluhnya.

Ketua DPD SPSI Jawa Timur Ah-mad Fauzi turut menyampaikan kekhawatiran para buruh
terhadap undang-undang yang baru saja disahkan. Informasi yang beredar, penentuan UMK
tidak berpihak pada kaum buruh. "Di sini kami menyuarakan hak sekaligus mendapat penjelasan
tentang persoalan tersebut," ucapnya. Dia mengungkapkan, permasalahan buruh masih sering
terjadi. Termasuk masalah outsourcing.

Menurut dia, para buruh tidak ingin UU Ciptakerja menambah masalah baru. "Kami berharap,
pemerintah mengakomodir hak kelompok buruh," ucapnya.

Dia menyebutkan bahwa peraturan yang sudah baik tidak perlu diubah. Tidak harus juga gugur
karena ada UU Cipta Kerja. Apalagi jika peraturan tersebut sudah disepakati perusahaan dan
para pekerjanya.

"Tidak boleh luntur karena adanya omnibus law (UU Cipta Kerja) itu," tambah dia.

Selain KSPI dan SPSI, ada 25 perwakilan buruh yang datang langsung menemui Menko Polhukam
mewakili rekan-rekannya di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat
Pekerja Mandiri (SPM), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI), dan perwakilanBuruh Sidoarjo. Mereka datangbersama Gubernur
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Khofifah, pertemuan perwakilan buruh Jawa Timur dengan Menko Polhukam
merupakan keinginan para buruh. Saat bertemu di Surabaya, para buruh menyampaikan dua
permintaan kepada Khofifah. Pertama, Pemprov Jawa Timur diminta menyurati presiden. Dia
memastikan surat itu sudah dikirim. "Sudah kami sampaikan drafnya, kami sudah kirim," kata
dia. Kemudianyang kedua, para buruh meminta bertemu Mahfud.

Kemarin Khofifah menepati janji mempertemukan perwakilan buruh dengan Mahfud. Pertemuan
itu berlangsung kemarin. Dia mempersilakan perwakilan buruh bertanya langsung kepada
Mahfud. Sedikitnya delapan pertanyaan yang disampaikan. Di antaranya terkait UMK, UMSK,
perjanjian kerja bersama (PKB), serta pesangon. "Pak Mahfud sudah merespons secara
komprehensif," kata orang nomor satu di Jawa Timur itu.

Namun demikian, Khofifah menyebutkan, di antara masukan dan usulan yang dibawa para buruh
dari Jawa Timur, masih ada yang harus diteruskan kepada instansi lain. Misalnya Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). "Kemudian ada yang terkait dengan PP dan tentu beberapa hal terkait
dengan Kemenaker," terang dia, Mahfud, lanjut dia, sudah memastikan akan meneruskan usulan
yang disampaikan kemarin.

Baik kritik maupun usulan dari para buruh, Mahfud menampung semuanya. Dia juga menjelaskan
beberapa hal terkait UU Cipta Kerja.

"Ada salah paham terhadap undang-undang tersebut," ujarnya. Menurut dia, presiden pun sudah
menjelaskan kesalahpahaman itu. Dia memastikan akan berkoordinasi dengan lembaga yang
menangani secara teknis undang-undang tersebut.

"Kalau dinilai mengganggu konstitusi, pasti akan dibenahi," tegas dia.

Menurut Mahfud, nantinya usulan-usulan itu juga bisa disalurkan melalui peraturan teknis di
bawah UU. Mulai kebijakan yang dikeluarkan presiden sampai kepala daerah. Termasuk di

280