Page 319 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 319
Judul Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Nama Media elshinta.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/216785/2020/10/15/belum-bernomor-
uu-cipta-kerja-digugat-ke-mk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-15 09:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam
lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti dikutip Antara dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (14/10), pengujian UU
Cipta Kerja diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan
seorang karyawan kontrak bernama Dewa Putu Reza bersama pekerja lepas Ayu Putri.
BELUM BERNOMOR, UU CIPTA KERJA DIGUGAT KE MK
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam
lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti dikutip Antara dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (14/10), pengujian UU
Cipta Kerja diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan
seorang karyawan kontrak bernama Dewa Putu Reza bersama pekerja lepas Ayu Putri.
DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya selaku
dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan pengujian Pasal 81 angka 15, angka 19,
angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.
Federasi asal Karawang itu menyoal Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UU
Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan dan
pembaruan perjanjian kerja Sementara Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja disebut pemohon
menghapus Pasal 65 UU Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan
yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
Untuk Pasal 81 angka 25, pemohon menyebut menyebabkan upah minimum dari semula
berdasarkan produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila
memberi upah lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
318
