Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 75
Ringkasan
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat
koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan Undang-Undang
Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan.
Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud
MD dan diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanahn Nasional Sofyan
Abdul Djalil.
MAHFUD MD KE PARA GUBERNUR: TUGAS KITA SAMPAIKAN MATERI UU CIPTAKER
YANG SEBENARNYA
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat
koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan Undang-Undang
Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan.
Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud
MD dan diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanahn Nasional Sofyan
Abdul Djalil.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan Kapolri
(Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan Perwakilan Panglima TNI (Tentara Nasional
Indonesia), Para Gubernur SeIndonesia dan Bupati/Wali Kota Se-Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD
menyampaikan, terkait unjuk rasa, tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta
Kerja.
"Tugas kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan cara memberikan pengertian
tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan
dengan yang hoaks. Serta manfaat dari UU Cipta Kerja," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan materi yang
menjelaskan tentang spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forkopimda (Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah).
"Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki bahan untuk menentukan sikap. Kemudian
juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo,
tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja," ujar dia.
Sejumlah Kepala Daerah mengatakan bahwa UU (Undang-Undang) Cipta Kerja bermanfaat besar
untuk daerah. Karenanya, mereka mendukung dan siap menyosialisasikannya kepada
masyarakat.
Dukungan datang dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, yang siap meluruskan isu-isu tidak
benar yang selama ini telah beredar, diantaranya dia menerangkan bahwa dalam UU Cipta Kerja,
ada 11 klaster isu terkait pembatasan kewenangan daerah.
74
