Page 72 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 72
Judul Menaker Ida: Ketentuan sanksi UU Cipta Kerja diadopsi dari UU Lama
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-ida-ketentuan-sanksi-uu-
cipta-kerja-diadopsi-dari-uu-lama
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2020-10-15 22:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaam) Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita
adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaam) Sehingga saat ada lowongan kerja, sudah
punya sertifikat kompetensi. Bisa nego gaji lebih tinggi, kan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Proses pembahasan UU Cipta Kerja ini sangat terbuka. Rapat-
rapat di Raker, Panja dan Baleg dapat diakses melalui banyak kanal. Ada live streaming, ada
liputan dari TV Parlemen, bisa juga dari youtube. Sepanjang karir saya di DPR, baru kali ini saya
lihat ada proses pembahasan yang menit demi menit bisa diakses public. Jadi tuduhan bahwa
kita mengendap-ngendap itu tidak benar
Ringkasan
Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan beberapa klarifikasi terkait Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja. Ida mengklarifikasi salah satu tuduhan bahwa UU ini akan ompong karena
pasal-pasal tentang sanksi dari UU lama dihapus."Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita
adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak
ompong," ucap Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10).
MENAKER IDA: KETENTUAN SANKSI UU CIPTA KERJA DIADOPSI DARI UU LAMA
Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan beberapa klarifikasi terkait Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja. Ida mengklarifikasi salah satu tuduhan bahwa UU ini akan ompong karena
pasal-pasal tentang sanksi dari UU lama dihapus."Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita
adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak
ompong," ucap Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10).
71
