Page 67 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Menantang Pemerintah
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qi963r318/menantang-pemerintah
Jurnalis Joko Sadewo
Tanggal 2020-10-16 00:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000

News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Karena kata bersyarat ini
tidak dikenal dalam ILO. Makna bersyarat ini apa?, apakah ini ingin mengelabui buruh

Ringkasan

Meski 'menantang pemerintah' yang diuraikan dalam fokus ini menyangkut hal yang positif, tapi
tetap saja ini merupakan hal berani. Mengapa? Karena tak dipungkiri, ketika kita menyuarakan
sesuatu yang 'berseberangan' dengan kebijakan pemerintah atau hanya sekedar mengkritisi,
maka siap-siap saja kita untuk 'diciduk' aparat dengan berbagai akibatnya. Banyak sudah contoh
mengenai hal itu.

MENANTANG PEMERINTAH

Meski 'menantang pemerintah' yang diuraikan dalam fokus ini menyangkut hal yang positif, tapi
tetap saja ini merupakan hal berani. Mengapa? Karena tak dipungkiri, ketika kita menyuarakan
sesuatu yang 'berseberangan' dengan kebijakan pemerintah atau hanya sekedar mengkritisi,
maka siap-siap saja kita untuk 'diciduk' aparat dengan berbagai akibatnya. Banyak sudah contoh
mengenai hal itu.

Hanya saja, baru-baru ini, ada kesalutan tersendiri atas sikap yang digelorkaan oleh konfederasi
buruh di Tanah Air. Gegaranya adalah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang diketok
palu di rapat paripurna di DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Konfederasi Buruh menilai, sampai saat ini draft yang dikatakan ada tersebut, masih simpang
siur di pemerintah. Ini lah yang kemduian membuat kalangan buruh menantang balik pemerintah
untuk membuktikan dan menyampaikan draft asli Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja
sesuai yang sudah disahkan di rapat paripurna DPR RI tersebut.

Pemerintah dan DPR diminta untuk berkata jujur, mana draft akhir yang menjadi rujukan RUU
Cipta Kerja yang disahkan di DPR. Sebab, konfederasi buruh melihat, ada beberapa poin dalam
RUU Cipta Kerja yang dianggap masih simpang siur dalam penjelasan ke masyarakat dan buruh.
66