Page 63 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Judul Soal Omnibus Law, Luhut: Tidak ada yang Tersembunyi
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/353210-soal-omnibus-law-
luhut-tidak-ada-yang-tersembunyi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-16 02:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Jokowi (Menko Polhukam) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya.
Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut.
Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini

negative - Ma'ruf Amin (Presiden) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak
saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut.
Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi)
Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua
juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi)
Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Pemerintah menegaskan sekali lagi, proses penyusunan RUU
Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian
Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat
pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan
mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)

Ringkasan

MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta
khalayak tak menyebut pengerjaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dilakukan secara terburu-
buru. Ia mengajak kembali menengok ke belakang, inisiasi undang-undang tersebut sudah ada
sejak dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam di tahun 2015.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan

62