Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 59
Para hakim MK pun ditantang untuk menunjukkan kredibilitas dan independensi saat kelak
menyidangkan perkara pengujian UU Ciptaker. Dalam konteks itu, Ketua MK pertama, Prof Jimly
Asshiddiqie, meminta masyarakat memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada MK untuk
menghadirkan keadilan dalam putusan mereka.
"Percaya saja, para hakim tahu hukumnya dan tahu harapan masyarakat serta mengerti
problematika terkait UU Ciptaker, baik dari segi materinya maupun proses pembentukannya,"
tegas Jimly.
Senator di Dewan Perwakilan Daerah ini menghargai masyarakat yang berniat mengekspresikan
kekecewaan. Namun, ia mengimbau mereka tidak lagi berdemonstrasi mengingat wabah covid-
19 masih melanda.
Sementara itu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan
pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Kaum buruh, kata dia, hingga kemarin, masih menolak omnibus law, khususnya klaster
ketenagakerjaan.
Menurutnya, ada sejumlah langkah yang dipersiapkan buruh dalam menolak beleid itu, termasuk
mempersiapkan gugatan ke MK terkait uji formal dan uji materiel.
Uji formal
Pada kesempatan berbeda, kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Masyarakat
Pejuang Hak Konstitusi mengajukan permohonan uji formal UU Ciptaker ke MK. Kuasa hukum
pemohon Viktor Santoso Tandiasa mengatakan klaster dan yang diatur dalam UU itu sangat
merugikan pemohon yang kemudian patut untuk dibatalkan.
Permohonan uji formal dilakukan karena UU Ciptaker dinilai cacat formal. "Asas pembentukan
undang-undang salah satunya kejelasan tujuan dan asas keterbukaan tidak dilaksanakan," kata
Viktor, kemarin.
Di lain sisi, banyak yang menyatakan aspek positif dari UU tersebut. Wakil Ketua Umum Kadin
Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan beleid itu dapat memperkuat aktivitas
perdagangan. "UU Cipta Kerja dapat mendorong lahirnya pengusaha baru dan menciptakan
lapangan pekerjaan."
Sementara itu, juru bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tina Talisa, menegaskan bahwa
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan memotong ruang dan kesempatan bagi investor
atau pengusaha untuk bertemu oknum pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sehingga hal
itu meminimalisasi pungli dan sangat mendukung upaya pencegahan korupsi.
(Des/Sru/Ins/X-6)
58
