Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 61
Judul Luhut Akui UU Cipta Kerja Ada Kekurangan Akan Dibenahi di Aturan
Turunannya
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1396442/luhut-akui-uu-cipta-kerja-ada-
kekurangan-akan-dibenahi-di-aturan-turunannya
Jurnalis Antara
Tanggal 2020-10-16 02:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Polhukam) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin
mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat,
kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
negative - Ma'ruf Amin (Presiden) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak
saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut.
Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga
bisa diajak omong. Ada keterbatasan
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Kalau
itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah
dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015. Luhut menuturkan kala itu ia
mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru
benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan
penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan,
termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.
60
