Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

Elok nian bila peraturan pemerintah itu justru menjadi muara dalam mencapai kesepakatan yang
menguntungkan semua pihak setelah muncul riak-riak pengesahan UU Cipta Kerja. Dengan kata
lain, aturan turunan itu pada satu sisi propekerja dan pada sisi lain tetap mengalirkan investasi.

Anggap saja aturan turunan itu sebagai rekonsiliasi setelah muncul perbedaan pandangan yang
sangat tajam. Karena itu, dalam membahas aturan turunan dibutuhkan dialog yang jujur, ada
proses negosiasi untuk memberi dan menerima. Hanya dengan berlandaskan kejujuran bisa
dibangun kembali sikap saling percaya.

Peraturan turunan itu mestinya menjelaskan lebih terperinci pasal-pasal yang diatur di dalam UU
Cipta Kerja sehingga lebih konkret dan aplikatif.

Tidak hanya itu, tapi juga akan membuat sejumlah pasal mengambang dalam UU Cipta Kerja
tidak lagi ditafsirkan berbeda-beda yang memicu kontroversi.

Misalnya pasal-pasal mengambang dalam klaster ketenagakerjaan yang disorot oleh kalangan
buruh, banyak dilempar ke aturan turunan. Sebut saja menyangkut ketentuan syarat, batas
waktu, dan kompensasi untuk pekerja kontrak dan pekerja alih daya, juga skema jaminan
kehilangan pekerjaan serta patungan pesangon antara pengusaha dan negara. Aturan itu pun
harus mengatur tata cara penghitungan upah minimum, ketentuan waktu kerja, dan lembur.

Lewat aturan turunan yang lebih akomodatif itu, bolehlah pemerintah meyakinkan publik bahwa
omnibus law tidaklah seperti yang ditakutkan. Harus ditunjukkan bahwa kehadiran UU Cipta
Kerja ialah untuk menjadi jembatan antara pengusaha dan para pekerja.

Dalam hal perampingan izin berusaha di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya
yang panjang, menjadi keniscayaan bagi pemerintah pusat untuk menampung aspirasi dari
pemerintah daerah terkait penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Semua harus memiliki semangat sama bahwa pemangkasan izin bukanlah resentralisasi,
melainkan untuk mempermudah perizinan sehingga lapangan kerja semakin terbuka dan
masyarakat juga mudah bekerja. Sepakati jenis-jenis usaha apa saja di daerah yang harus
disederhanakan dan prosedurnya seperti apa.

Penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja hendaknya dibangun di atas prinsip
kepentingan bersama bahwa buruh tidak tertindas dan investasi tidak bablas. Aturan turunan itu
mestinya mampu menurunkan tensi politik yang sempat tinggi saat pengesahan UU Cipta Kerja.

Karena itu, dalam membahas aturan turunan dibutuhkan dialog yang jujur, ada proses negosiasi
untuk memberi dan menerima.

55