Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 54
Judul Menaker Buka-bukaan soal Hak Pesangon di UU Cipta Kerja
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/10/15/320/2294242/menaker-
buka-bukaan-soal-hak-pesangon-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Fadel Prayoga,
Tanggal 2020-10-16 04:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon
yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan
UU ini
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan klarifikasi akan hak pesangon di
Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji
di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang
di-PHK.
MENAKER BUKA-BUKAAN SOAL HAK PESANGON DI UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan klarifikasi akan hak pesangon di
Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji
di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang
di-PHK.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka itu untuk memastikan setiap
buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang
mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003.
"Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali,
pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida.
Menaker Sebut Hanya 7% Perusahaan Patuh soal Hak Pesangon (rzy).
53
