Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 49
Judul Gubernur Banten Beri Masukan ke Jokowi
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg15
Jurnalis 149
Tanggal 2020-10-16 04:20:00
Ukuran 229x79mmk
Warna Warna
AD Value Rp 45.342.000
News Value Rp 136.026.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kami mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai
TKA hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Selain itu, dalam hal jabatan tertentu yang akan diduduki TKA, diwajibkan adanya pendampingan
dari tenaga kerja dalam negeri dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi
Ringkasan
Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
memberi masukan dan usulan terkait 12 isu kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker).
Isu-isu tersebut sebagian besar beredar di media sosial dan sering disuarakan para buruh ketika
melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Usulan dan masukan
terkait 12 isu kontroversial tersebut disampaikan melalui surat Nomor 560/1856-DTKT/ 2020
tertanggal 13 Oktober 2020. Ke-12 isu yang dimaksud antara lain, sebut Wahidin. Kamis (15/10),
soal penghapusan cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU Ciptaker tidak dihapus, atau masih
sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
GUBERNUR BANTEN BERI MASUKAN KE JOKOWI
Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
memberi masukan dan usulan terkait 12 isu kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker).
Isu-isu tersebut sebagian besar beredar di media sosial dan sering disuarakan para buruh ketika
melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Usulan dan masukan
terkait 12 isu kontroversial tersebut disampaikan melalui surat Nomor 560/1856-DTKT/ 2020
tertanggal 13 Oktober 2020. Ke-12 isu yang dimaksud antara lain, sebut Wahidin. Kamis (15/10),
soal penghapusan cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU Ciptaker tidak dihapus, atau masih
sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
48
