Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 50
Pemprov Banten mengusulkan agar dalam pelaksanaan perjanjian kerja. peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama harus di bawah pengawasan bidang ketenagakerjaan baik di
daerah maupun pusat.
Isu terkait penghapusan pesangon, Pemprov Banten mengusulkan agar dalam peraturan
pemerintah (PP) diatur secara tegas terkait perusahaan harus membayar pesangon secara
penuh. Pembayaran pesangon harus mempertimbangkan masa kerja, dan perusahaan yang
tidak membayar pesangon dikenakan sanksi. Isu upah buruh dihitung per jam. Faktanya, dalam
UU Ciptakerja tidak disebutkan upah dihitung per jam. Di Pasal 88B menyebutkan bahwa upah
ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil.
Pemprov Banten mengusulkan agar upah secara nominal tidak turun. Perusahaan memberikan
upah menurut satuan waktu dan/atau satuan hasil. Kemudian isu terkait perusahaan dapat
dengan bebas melakukan pemutuhan hubungan kerja (PHK) karyawan.
faktanya dalam UU Ciptaker, dari 14 alasan PHK dalam Pasal 154a, tidak terdapat alasan bahwa
protes yang dilakukan buruh menjadi alasan PHK. Pemprov Banten mengusulkan agar kriteria
atau alasan melakukan PHK harus tepat dan tidak mengada-ada.
Terkait isu penghapusan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dan upah minimum provinsi
(UMP). takta-nya dalam UU Ciptaker. UMK dan UMP tetap dipertahankan. Pemprov Banten
mengusulkan agar dalam PP dibuat pasal yang mengatur terkait penetapan upah minimum
provinsi ditetapkan oleh gubernur 60 hari sebelum diberlakukan. Selain itu. penetapan UMK
dietapkan oleh bupati/wali kota 40 hari sebelum diberlakukan.
Isu terkait penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya, dalam UU Ciptaker, jaminan
sosial tetap ada. khususnya pada Pasal 18. Juga isu terkait RUU Ciptaker disusun secara diam-
diam. tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia.
"Kami mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai TKA hanya dapat dipekerjakan dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Selain itu, dalam hal jabatan tertentu
yang akan diduduki TKA, diwajibkan adanya pendampingan dari tenaga kerja dalam negeri
dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi," ujar Wahidin. (149]
49
