Page 64 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020

penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan,
termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. Ida Fauziyah juga mengatakan sebelum
diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU
Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja,
pengusaha dan akademisi.

SOAL OMNIBUS LAW, LUHUT: TIDAK ADA YANG TERSEMBUNYI

MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta
khalayak tak menyebut pengerjaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dilakukan secara terburu-
buru.

Ia mengajak kembali menengok ke belakang, inisiasi undang-undang tersebut sudah ada sejak
dirinya masih menjabat sebagai Menko Polhukam di tahun 2015.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden
sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan
ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan
Jokowi-Ma'ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis (15/10) malam.

Luhut menuturkan, kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law.
Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.
"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua
juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," imbuhnya.

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui
itu lah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak
sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan
turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan
Menteri (Permen).

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan
penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan,
termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Ida Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk
disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang
melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.

"Pemerintah menegaskan sekali lagi, proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan
partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang
pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan
mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International
Labour Organization (ILO)," kata Menaker Ida.(Ant/OL-5).

63