Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 66
BERTEMU WAPRES, KETUA UMUM PBNU MENYERAHKAN REKOMENDASI TERKAIT
UU CIPTAKER
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan Rais Aam Miftahul
Akhyar menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinasnya Jakarta, Kamis malam, untuk
mendiskusikan beberapa persoalan, termasuk Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja
(Ciptaker).
Dalam pertemuan tersebut, Said Aqil menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin
terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja tersebut.
"Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik.
Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas)
yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin," kata Said Aqil usai
pertemuan di Jakarta, Kamis malam.
Menurut warga Nahdliyin, UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada
rakyat kebanyakan.
"Menurut warga NU, terlihat sekali Undang-undang ini eksklusif, tertutup, kurang sosialisasi,
kurang komunikasi dan kurang dialog," tambahnya.
Oleh karena itu, PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka
dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut
dalam berbagai regulasi turunannya.
"Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi
rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro- grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan
politis," tegasnya.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, yang ikut dalam pertemuan, mengatakan Wapres Ma'ruf
meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
"NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat
ikut mendinginkan suasana," kata Masduki melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis
malam.
Wapres juga mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut,
apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP),
peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya.
"Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan; pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka
itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya
tidak bisa, maka ajukan saja judicial review ," ujarnya.
65
