Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 65
Judul Bertemu Wapres, Ketua Umum PBNU menyerahkan rekomendasi
terkait UU Ciptaker
Nama Media jogja.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/456797/bertemu-wapres-ketua-
umum-pbnu-menyerahkan-rekomendasi-terkait-uu-ciptaker
Jurnalis Fransiska Ninditya
Tanggal 2020-10-16 00:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)) Masih banyak
catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih
belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak
dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin
negative - Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)) Menurut
warga NU, terlihat sekali Undang-undang ini eksklusif, tertutup, kurang sosialisasi, kurang
komunikasi dan kurang dialog
neutral - Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)) Jadi bagaimana
supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat,
pro buruh, pro- grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis
neutral - Masduki Baidlowi (Juru Bicara Wapres) NU diminta untuk menampung berbagai hasil
rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana
neutral - Masduki Baidlowi (Juru Bicara Wapres) Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan;
pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana
konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judicial
review
Ringkasan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dan Rais Aam Miftahul
Akhyar menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinasnya Jakarta, Kamis malam, untuk
mendiskusikan beberapa persoalan, termasuk Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja
(Ciptaker).
Dalam pertemuan tersebut, Said Aqil menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin
terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja tersebut.
64
