Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2021
P. 26
Judul BPKP NTB daftarkan seluruh pekerja PPNPN ke BPJAMSOSTEK
Nama Media antaranews.com
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2069750/bpkp-ntb-daftarkan-
seluruh-pekerja-ppnpn-ke-bpjamsostek
Jurnalis Awaludin
Tanggal 2021-03-29 17:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Dessy Adin (gubernur) Jadi mulai tahun ini, semua tenaga harian lepas yang berjumlah
sebanyak 24 orang diikutsertakan dalam kepesertaan BPJAMSOSTEK. Kami berharap itu bisa
menjadi penyemangat dalam melaksanakan pekerjaan
positive - Adventus Edison Souhuwat (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB) Semoga
manfaat perlindungan dari program BPJAMSOSTEK bisa menambah motivasi dan semangat
bekerja para PPNPN untuk kemakjuan BPKP Perwakilan NTB
Ringkasan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB)
mendaftarkan seluruh pekerja berstatus pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN)
menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) agar
terlindungi dari risiko kerja.
BPKP NTB DAFTARKAN SELURUH PEKERJA PPNPN KE BPJAMSOSTEK
Mataram - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara
Barat (NTB) mendaftarkan seluruh pekerja berstatus pegawai pemerintah non-pegawai negeri
(PPNPN) menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) agar terlindungi dari risiko kerja.
Pendaftaran tersebut ditandai dengan penyerahan kartu kepesertaan kepada PPNPN oleh Kepala
Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin, bersama Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison
Souhuwat, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, di Mataram, Senin.
Ia mengatakan pendaftaran pegawai pemerintah non-pegawai negeri tersebut untuk memenuhi
amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013
tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
25
