Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2021

PEMBAYARAN THR LEBARAN JANGAN DICICIL LAGI

Pembayaran THR Lebaran Jangan Dicicil Lagi Laporan: Raiza Andini Senin, 29 Maret 2021, 12:27
WIB Anggota Komisi IX F-PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net Pembayaran tunjangan hari raya
(THR) dengan dicicil seperti pada tahun lalu harus dievaluasi. Terlebih ada informasi dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan
yang belum selesai melakukan pembayaran cicilan THR.

Berita terkait PKS Apresiasi Larangan Mudik Lebaran Dari Pemerintah PKS Bakal Dukung
Wujudkan Lampung Berjaya, Asalkan Syaratnya Terpenuhi Dari Rahim Gema Keadilan, PKS
Berharap Lahir Pemimpin Nasional Transformatif "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih
ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang. Kita
ingin daya beli masyarakat meningkat pada saat Ramadhan dan Idul Fitri," kata anggota Komisi
IX F-PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati, Senin (29/3).

Mufida menekankan, saat ini perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan. Data BPS
menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang Q3 hingga Q4 berangsur membaik meski masih
berada di zona minus. Berturut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2 (-5,32) pada Q3 (-
3,43) dan pada Q4 (-2,19).

Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri
pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan
2 persen.

"Saya harap Pemerintah memperjuangkan hak-hak pekerja, saat ini ada sinyal perekonomian
mulai membaik. Para pekerja sudah mulai bekerja seperti saat sebelum pandemi, hanya saja
saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol Covid-19. Sehingga kesejahteraan Pekerja
harus diberikan sebagaimana mestinya," katanya.

"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk
membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada,"
tambahnya, PKS Apresiasi Larangan Mudik Lebaran Dari Pemerintah Mufida juga mengatakan,
Dinas Tenaga Kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian jalan keluar terutama bagi
perusahaan kecil yang masih terdampak.

"Untuk perusahaan kecil jika akan ada kebijakan khusus, bisa melakukan dialog soal THR dengan
serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja setempat," tutupnya.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTOTag: PKS KURNIASIF MUFIDAYATI THRI.

45