Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

Ringkasan

Pemerintah Indonesia berharap keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran
Indonesia (PMI) per 18 Desember 2020 bukan kebijakan yang didorong oleh kepentingan politik,
kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat
dihubungidi Jakarta, Kamis.

"Saya berharap keputusan Taiwan ini tidak didorong alasan politis, tetapi lebih ke alasan medis,"
ujar dia saat diminta tanggapan mengenai kebijakan Taiwan yang diumumkan oleh Pusat
Komando Epidemi Sentral (CECC), Rabu (16/12).

INDONESIA HARAP LARANGAN MASUK PMI KE TAIWAN BUKAN KEPUTUSAN
POLITIS
Pemerintah Indonesia berharap keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran
Indonesia (PMI) per 18 Desember 2020 bukan kebijakan yang didorong oleh kepentingan politik,
kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat
dihubungidi Jakarta, Kamis.

"Saya berharap keputusan Taiwan ini tidak didorong alasan politis, tetapi lebih ke alasan medis,"
ujar dia saat diminta tanggapan mengenai kebijakan Taiwan yang diumumkan oleh Pusat
Komando Epidemi Sentral (CECC), Rabu (16/12).
CECC Taiwan mengumumkan pihaknya akan melarang masuk seluruh pekerja migran Indonesia
tanpa batas waktu yang ditentukan karena kasus COVID-19 yang diyakini terus memburuk.
"CECC akan memutuskan kapan larangan itu dicabut sesuai dengan status pandemi COVID-19
di Indonesia," kata badan penanggulangan pandemi Taiwan sebagaimana disiarkan di laman
resminya.

Menurut Benny, keputusan Taiwan melarang masuk seluruh pekerja migran Indonesia itu
gegabah dan terlalu cepat, padahal Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen dan
keseriusannya untuk mengirim buruh migran yang sehat secara jasmani dibuktikan dengan hasil
tes PCR COVID-19 negatif.

Ia menjelaskan larangan itu bermula dari temuan sekitar 85 PMI yang terkonfirmasi positif
COVID-19 saat mereka tiba di Taiwan. Temuan itu menjadi alasan Taiwan menangguhkan
sementara penerimaan buruh migran Indonesia dari 14 perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia (P3MI), yang menyalurkan 85 PMI positif COVID-19 itu ke Taipei.

Selepas dari penangguhan itu, BP2MI pada awal bulan ini menghubungi Kantor Dagang dan
Ekonomi Taiwan (TETO) Jakarta dan dua lembaga itu bertemu untuk membahas penangguhan
tersebut pada 2 Desember 2020.

"Setelah penangguhan, saya langsung melakukan sidak (inspeksi mendadak, red) ke dua
perusahaan dan memeriksa bagaimana prosedur kesehatan itu dilakukan dan dari pantauan kami
semua memenuhi syarat. Esok harinya pada 2 Desember, BP2MI bertemu dengan TETO dan kita
menyampaikan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait masalah ini dan mengajak TETO bekerja
sama untuk memantau proses pengiriman PMI," terang Benny.

Dalam pertemuan itu, BP2MI mengajak TETO ikut memeriksa proses pemeriksaan kesehatan di
Indonesia dan Indonesia juga meminta agar perwakilannya dapat memeriksa bagaimana tes PCR
dilakukan kepada para PMI setibanya mereka di Taipei.

9