Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020

Melihat kondisi kebijakan yang carut-marut ini, maka sudah saatnya negara berbenah diri dengan
melakukan harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pekerja migran. Ini semua untuk
melindungi mereka dari praktik perdagangan orang dan mengurangi pengangguran dengan
pemerataan kesempatan kerja untuk kepentingan nasional.

Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Tegap
Harjadmo mengusulkan agar pasal yang mengatur penempatan pekerja migran ke Saudi harus
anggota asosiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) direvisi, karena tidak mencerminkan kinerja
perusahaan itu sendiri.

Pasal itu direvisi dengan lebih mengutamakan persaingan bisnis yang sehat antar-
asosiasi/organisasi bisnis penempatan pekerja migran, sehingga hanya perusahaan kredibel
yang diizinkan dan bukan sekadar anggota asosiasi dan bayar keanggotaan.

Himsataki sudah mengingatkan hal itu pada Rakor Kemenaker dan BP2MI yang di laksanakan
pada 15-16 September 2020 lalu di Jakarta.
Erafzon Sapliyulda AS/ Antara

134