Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN18 DESEMBER 2020
P. 46
Judul Kepala BP2MI Kecewa Atas Kebijakan Pemerintah Taiwan
Nama Media jpnn.com
Newstrend Pembatasan Pengiriman PMI ke Taiwan
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kepala-bp2mi-kecewa-atas-kebijakan-
pemerintah-taiwan
Jurnalis fri
Tanggal 2020-12-17 23:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah
Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari
pemerintah Indonesia
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Pemerintah Indonesia sangat menyesal dengan
adanya 85 kasus PMI yang positif COVID-19 di Taiwan yang diduga ditempatkan oleh 14 P3MI.
Hal ini dapat mencerminkan adanya asumsi bahwa masih terdapatnya kekurangan atau tidak
diimplementasikannya protokol kesehatan oleh pelaksana penempatan PMI. Maka dari itu,
Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan supervisi pelaksanaan protokol
kesehatan di Balai Latihan Kerja atau asrama milik 14 P3MI
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) 12 P3MI telah melakukan protokol kesehatan,
sedangkan 2 P3MI lainnya yaitu PT. Vita Melati Indonesia dan PT. Sentosa Karya Aditama masih
direkomendasikan untuk dilakukan penghentian sementara sampai dengan kedua P3MI tersebut
melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Jika memang P3MI terbukti melanggar protokol
kesehatan dan tidak melakukan tes PCR kepada PMI sebelum berangkat ke negara penempatan,
BP2MI tentu akan merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencabut
izinnya. Untuk itu kami berharap pemerintah Taiwan dapat mempertimbangkan hasil investigasi
dari pemerintah Indonesia
Ringkasan
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan
kekecewaannya atas keputusan pemerintah Taiwan yang memperpanjang larangan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) masuk ke negaranya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
"Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat
tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," ujar Benny di Kantor BP2MI,
Jakarta, Kamis (17/12).
45
