Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 10
Jakarta Pusat. "Aksi ini akan menyuarakan dua isu, pertama batalkan Omnibus Law, yang kedua
naikkan UMSK 2021," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (28/12).
Tak hanya aksi secara langsung, Said mengatakan pihakya juga melakukan aksi virtual melalui
media sosial Facebook dan Instagram lantaran dalam aksi nanti jumlah peserta dibatasi. Said
menargetkan sekitar 300 ribu orang yang terlibat aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan
menuntut kenaikan UMSK. "Kami akan melibatkan aksi virtual, catatan kami 300 ribu orang
terlibat atau mengikuti aksi virtual live Instagram dan live Facebook," katanya.
Lebih lanjut, Said menyatakan gerakan menolak pelaksanaan UU Cipta Kerja akan menjadi isu
utama gerakan buruh sepanjang 2021. Menurutnya, buruh juga akan terus mendesak kenaikan
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 yang dihapuskan di UU Cipta Kerja. "Kami
menyatakan Omnibus Law akan menjadi isu utama dan pergerakan kaum buruh 2021, besok
akan ada aksi menyuarakan batalkan Omnibus Law dan naikkan UMSK 2021," ujarnya.
Said menilai UU Cipta Kerja justru membuat kondisi masyarakat dn buruh akan semakin
memburuk. Ia menyebut UU Cipta Kerja ini tak akan menjawab persoalan ledakan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan masalah lain akibat pandemi virus corona. "Kami tidak percaya
dengan statement para menteri yang mengatakan omnibus law akan menjawab masalah post
Covid-19, enggak ada, yang ada adalah shifting dari pekerja tetap jadi outsourcing makin
banyak, dan penyerapan pasar kerja sedikit sekali," katanya.
Aksi serentak dilakukan di Bekasi, Karawang, Bandung, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Aceh. Kemudian Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Batam, Riau, Lampung,
Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. KSPI
sendiri sudah menggugat UU Cipta Kerja ke MK. Dalam gugatan tersebut, 69 pasal dalam UU
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan diminta dibatalkan.
Mereka menilai ada sejumlah masalah substansial, seperti pengurangan pesangon, PHK
dipermudah, izin tenaga kerja asing dipermudah, dan penghapusan batasan kontrak kerja.
(rzr/fra).
9
