Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 7
Ringkasan
Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan
peraturan presiden (RPerpres) yang merupakan aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Dalam RPP dan Rperpres tersebut, pemerintah diminta mewajibkan para
investor asing untuk alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal.
UU CIPTA KERJA HARUS MEWAJIBKAN INVESTOR ASING ALIH TEKNOLOGI KE
PEKERJA INDONESIA
Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan
peraturan presiden (RPerpres) yang merupakan aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Dalam RPP dan Rperpres tersebut, pemerintah diminta mewajibkan para investor asing untuk
alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari pelaku usaha atau
investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja lokal.
Harapannya, alih teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja
Indonesia.
"Bukan lagi mengimbau tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga kerja
asing yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa.
Nah, disinilah yang harus ada kewajiban untuk alih teknologi ke pekerja lokal agar mereka bisa
bersaing," kata Sarman Simanjorang dalam Webinar UU Cipta Kerja Dampak Positif bagi
Investasi dan Alih Teknologi.
Menurut Sarman, ketika investor datang ke Indonesia dan membawa tenaga kerja asing, maka
sudah menjadi kewajiban untuk melakukan vokasi, melakukan transfer teknologi kepada anak-
anak bangsa.
Dengan begitu, ke depannya, para pekerja lokal juga memiliki skill dan kompetensi yang sama
dengan para pekerja asing.
"Ini harus diatur betul. Makanya kami sangat mengimbau, ini bukan hanya dari pengusaha, tapi
juga serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia,
suatu saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing. Makanya kita harus
mengawal pembahasan aturan turunan UU Ciptaker yang sedang dibahas," terangnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta ini juga mengatakan, saat ini pihaknya
sudah menyusun masukan-masukan kepada pemerintah yang berhubungan dengan turunan dari
UU Cipta Kerja.
Pihaknya juga berharap agar para serikat pekerja bisa memberikan masukan-masukan kepada
pemerintah terkait aturan turunan uu tersebut.
Harapannya, para pengusaha dan para serikat pekerja bisa bersama-sama mengawal
pembahasan RPP dan RPerpres yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.
6
