Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

pesangon akan diancam sanksi pidana. Hukumannya adalah penjara 1-4 tahun atau denda
sebesar maksimal 400 juta rupiah. Hal ini merujuk pada pasal 156 ayat 2 dalam UU Cipta Kerja.
Dengan ancaman hukuman ini, maka pengusaha yang akan memecat pekerjanya mau takmau
harus memberi uang pesangon. Karena bukan rahasia lagi, ada oknum nakal yang tak mau
memberi pesangon sama sekali.

Atau memberi sekadar uang saku yang nominalnya tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah.
Ketika pengusaha harus memberi uang pesangon, maka mereka harus berpikir 2 kali jika akan
memecat karyawannya seenaknya sendiri.

Kadang ada pula oknum lain yang merumahkan pegawai, hanya karena alasan yang subjektif
atau terbawa emosi. Padahal kinerjanya selama ini bagus. Boss juga tak bisa memecat pegawai
jika ia meminta izin sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

Selain pesangon, maka mantan pegawai juga berhak menerima jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP), Jaminan ini adalah terobosan baru dari Presiden Jokowi, karena ia tak hanya memberi
dana hingga 6 bulan gaji. Namun juga jaminan mendapat pekerjaan baru, yang akan disalurkan
melalui bursa kerja. Sehingga mereka akan lekas mendapat pekerjaan bani.

Jaminan kehilangan pekerjaan juga memberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dari
para pengangguran. Sehingga ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan baru, akan punya
modal berupa skill. Mereka akan bertransformasi menjadi pengusaha, karena punya modal awal
dari pesangon serta keterampilan yang didapat dari pelatihan JKP. Pelatihan itu bisa di bidang
IT, tata boga, dan lain-lain.

Fadjar Wisnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden, menyatakan
bahwa jaminan kehilangan pekerjaan akan diatur melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sumber dana
JKP adalah dari pemerintah, iuran jaminan sosial, dan dana BPJS Ketenagakerjaan. Dalam artian,
seluruh pekerja memang wajib punya BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya dirasakan
hingga mereka di-PHK.

Dalam UU Cipta Kerja sudah jelas disebutkan bahwa tiap hak pekerja, bahkan sampai ia
dirumahkan, akan dibayarkan oleh pengusaha. Ia tetap akan mendapatkan pesangon sesuai
dengan durasi kerja, dan hal ini memukul hoax bahwa dalam UU ini hak pesangon akan dihapus
pemerintah. JKP juga jadi penolong karena memberi pelatihan dan informasi lowongan kerja.

Dengan begitu, sudah terbukti bahwa UU Cipta Kerja tak hanyamenguntungkan bagi para
pengusaha, tapi juga para pekerja. Karena hak pesangon masih tetap diberi, plus JKP.
Pemerintah berusaha adil agar tiap warga negara mendapat manfaat dari UU ini, termasukpara
pekerja yang baru saja dirumahkan oleh perusahaan. madc/ita

3