Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 8
Supaya nantinya, anak-anak bangsa ini diwajibkan menerima alih teknologi dari tenaga-tenaga
asing yang didatangkan oleh perusahaan asing maupun lokal.
"Makanya, ini sesuatu yang harus dikawal. Jadi yang harus dikawal adalah berbagai turunan dari
peraturan pemerintah dan peraturan presiden dari UU Cipta Kerja ini. Supaya, nantinya apa yang
menjadi tujuan dari UU Cipta Kerja ini, tidak melenceng dari turunan teknis dari UU tersebut,
salah satunya menyangkut alih teknologi," jelasnya.
Sarman menambahkan, alih teknologi adalah bagaimana supaya tenaga-tenaga kerja yang ada,
apakah itu di Penanaman modal asing (PMA) atau perusahaan multinasional diberikan tanggung
jawab untuk meningkatkan skill dari tenaga kerjanya. Hal itu juga sejalan dengan program
pemerintah mengenai vokasi.
Artinya, tenaga kerja Indonesia yang hampir 90 persen adalah tamatan sekolah menengah atas
harus ditingkatkan kemampuannya, skill-nya, dan kompetensinya melalui program vokasi atau
alih teknologi yang diatur secara jelas dan rinci dalam RPP dan RPerpres.
"Dalam UU Cipta Kerja juga dibuka kran untuk tenaga kerja asing, tapi untuk bidang-bidang
tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Akan tetapi, itu harus ada kewajiban,
bahwa tenaga-tenaga kerja asing ini wajib mentransfer pengetahuannya kepada pekerja-pekerja
lokal. Ini yang sedang kita perjuangkan ke pemerintah," tegasnya.
7
