Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 143
Misalnya tentang proses birokrasi, komunikasi publik, pengawasan dan penegakan PSBB,
dampak pemberlakuannya, dan solusi bagi buruh.
Jangan sampai, hal tersebut justru akan merugikan para buruh, terkait potensi munculnya PHK
massal dan masalah lainnya.
"Seperti putus kontrak kerja, dirumahkannya buruh tanpa upah dan pemotongan terhadap upah
buruh," kata Irsad saat dihubungi, Senin (28/12/2020).
Namun, jika nanti Yogyakarta betul-betul menerapkan PSBB, maka Irsad meminta agar
pemerintah daerah memberikan subsidi jatah hidup untuk buruh.
"Besarannya senilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Rp 1.765.000,00," imbuh dia.
Bahan Pertimbangan Melalui pesan tertulisnya, Sekda DIY Baskoro Aji menyampaikan, wacana
penerapan PSBB, menjadi bahan pertimbangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Baik terkait untung dan ruginya jika kebijakan tersebut diterapkan, maupun kepastian untuk
dilaksanakan ataukah tidak dilaksanakan.
"Namun sampai saat ini memang belum ada pembahasan," kata mantan Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY itu. (ws/yyw).
142
