Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 155
Iqbal menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional belum akan membaik pada 2021
mendatang. Omnibus Law UU Cipta Kerja, lanjutnya, juga membuat kondisi masyarakat semakin
memburuk.
Iqbal mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak akan menjawab persoalan ledakan PHK
dan masalah lain akibat pandemi virus corona dan sesudahnya.
"Kami tidak percaya dengan statement para menteri yang mengatakan omnibus law akan
menjawab masalah post Covid-19, enggak ada, yang ada adalah shifting dari pekerja tetap jadi
outsourcing makin banyak, dan penyerapan pasar kerja sedikit sekali," ungkap Said.
KSPI telah mengajukan gugatan materiil UU Ciptaker ke meja Mahkamah Konstitusi pada
November 2020 lalu. Gugatan diajukan untuk membatalkan 69 pasal UU Ciptaker Klaster
Ketenagakerjaan.
Mereka menilai ada sejumlah masalah substansial, seperti pengurangan pesangon, PHK
dipermudah, izin tenaga kerja asing dipermudah, dan penghapusan batasan kontrak kerja.
KSPI juga mengajukan gugatan uji formil UU Cipta Kerja. Gugatan diajukan lantaran banyak
masalah sejak dirancang. Mulai dari minimnya keterlibatan publik hingga pembahasannya yang
tidak transparan.
(mln/bmw)
154
