Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Judul PKS Minta Peraturan Pemerintah Tegas Lindungi Pekerja Migran
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/28/pks-minta-
peraturan-pemerintah-tegas-lindungi-pekerja-migran
Jurnalis Glery Lazuardi
Tanggal 2020-12-28 14:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Misal yang krusial perubahan pasal 51 UU
PMI Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dihapus dalam UU
Cipta Kerja. Padahal izin ini menjadi sangat penting agar perusahaan pengelola PMI tidak main-
main dalam mengirim pekerja migran

neutral - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Perusahaan pengelola PMI masih banyak
catatan dan sering ada persoalan. Kami minta agar peraturan pemerintah tetap memberikan
aturan yang ketat terhadap perusahaan pengelola PMI

neutral - Martri Agoeng (Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS) Alhamdulillah PKS sudah
membersama dengan pekerja migran di beberapa negara

positive - Martri Agoeng (Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS) Peringatan melalui zoom ini
sekaligus reuni yang kita bisa bertemu dan bertatap muka walaupun melalui online

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong Pemerintah menerbitkan peraturan
pemerintah turunan UU No 18 Tahun 2017 dan UU Cipta Kerja yang memperkuat perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.

Mufida meminta agar pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah dengan menerbitkan
peraturan turunan UU No 18 Tahun 2017 secara komprehensif.

Pembina PKS Sahabat Migran ini mencatat beberapa peraturan dalam UU No 18 Tahun 2017
yang ditarik dalam UU Cipta Kerja justru mengurangi semangat perlindungan terhadap pekerja
migran.

157