Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 162
Pada 8 Oktober 2020, massa gabungan buruh hingga mahasiswa bergerak mendekati Istana
Kepresidenan dari dua arah yakni kawasan Simpang Harmoni dan Jalan Medan Merdeka Barat.
Namun, polisi menahan mereka sehingga tak bisa bergerak ke taman aspirasi yang berada di
seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara.
Jokowi sendiri kala itu tak berada di istana karena sedang melakukan kunjungan kerja meninjau
lahan food estate di Kalimantan Tengah.
Aksi massa terus terjadi bergelombang, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah lain.
Beberapa berujung kerusuhan. Sejumlah pembantu Jokowi dari mulai Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto hingga Menhan Prabowo Subianto menuding ada peran elite hingga negara
asing yang berada di belakang unjuk rasa.
Namun, massa aksi yang umumnya kelompok buruh, mahasiswa, hingga koalisi sipil
menyanggahnya dan menuding ada bibit provokasi yang diselipkan untuk melemahkan
perlawanan rakyat karena tudingan anarkis.
Dalam aksinya, berbagai elemen masyarakat ini menuntut agar Jokowi membatalkan undang-
undang tersebut, mereka ingin Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perppu) untuk membatalkan undang-undang cipta kerja ini.
Di samping itu, undang-undang ini kontroversial karena naskahnya usai diketok palu dalam Rapat
Paripurna DPR 5 Oktober, punya beberapa versi jumlah halaman.
Semula disebut halaman yang disahkan dan diserahkan ke Istana berjumlah 812 dalam bentuk
PDF, namun tak berapa lama halaman kembali berubah menjadi 1.187 setelah diteken Jokowi.
Tak hanya itu, berbagai pasal juga dianggap meresahkan masyarakat. Lantaran terlalu dianggap
pro kepada kaum pemodal.
Namun, pemerintah bersikeras apa yang tersebar saat itu adalah informasi bohong yang dibesar-
besarkan.
Jumlah Halaman Berubah-ubah Proses finalisasi naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker)
telah selesai pada tanggal 12 Oktober 2020. Namun, jumlah halamannya bertambah banyak dari
pada naskah yang telah beredar sebelumnya.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa naskah final UU Ciptaker terdiri dari 1.035
halaman. Sedangkan naskah yang telah beredar berjumlah 905 halaman.
Kemudian jumlah halamannya kembali berubah menjadi 812 halaman. Hal itu dikonfirmasi oleh
Sekjen DPR Indra Iskandar pada tanggal 13 Oktober 2020.
Akhirnya, DPR RI menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman UU Cipta Kerja. Wakil
Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan naskah resmi UU Cipta Kerja adalah berjumlah 812
halaman.
Naskah Diserahkan ke Setneg Setelah melewati proses yang cukup panjang dengan jumlah
halaman yang berubah-ubah, akhirnya naskah final Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan oleh
DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Naskah UU Cipta Kerja yang disetorkan
halamannya berjumlah 812.
Naskah Diserahkan ke PBNU-MUI Presiden Joko Widodo memerintahkan Mensesneg Pratikno
untuk menyerahkan secara langsung naskah UU Cipta Kerja ke PBNU dan MUI. Sementara itu,
Pratikno juga sekaligus menjaring masukan dari sejumlah ormas Islam terkait UU Cipta Kerja
tersebut.
161
