Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 163

MUI telah menerima naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Mensesneg Pratikno, di mana Draf
              UU Cipta Kerja tersebut berisi 1.187 halaman. PP Muhammadiyah juga sudah menerima naskah
              UU Cipta Kerja dari Mensesneg, dengan jumlah halaman naskah UU Cipta Kerja sama dengan
              yang diterima oleh MUI, yaitu 1.187 halaman.

              Pratikno memastikan bahwa isi dan substansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berbeda dari yang
              diserahkan  oleh  DPR  RI.  Pratikno  meminta  agar  perbedaan  jumlah  halaman  tidak  dijadikan
              sebagai indikator dalam mengukur kesamaan isi UU Cipta Kerja.

              Omnibus UU Cipta Kerja kini telah resmi diundangkan, dengan jumlah halaman final menjadi
              1.187 lembar.

              Tanda  tangan  Presiden  Joko  Widodo  terdapat  pada  halaman  769.  UU  Cipta  Kerja  tersebut
              disahkan oleh Jokowi lewat tanda tangan yang tertanggal 2 November 2020.

              Selain Jokowi, ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara dalam
              dokumen salinan, ada pula tanda tangan Lydia Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan
              Perundang-undangan Setneg.

              Setelah ditandatangani Presiden Jokowi, saat ini RUU Cipta Kerja telah sah menjadi UU Nomor
              11 Tahun 2020 dan sudah berlaku sejak diundangkan. Para pihak yang menolak UU tersebut
              masih  berjuang  mengajukan  Judicial  Review  di  Mahkamah  Konstitusi.  seperti  salah  satunya
              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang saat ini mengajukan uji materil.

              Selain itu ada juga Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia (PPFSP TSK-SPSI) yang mengajukan pengujian formil dan materill Undang-Undang
              Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Nasib  UU  tersebut  saat  ini  masih  diproses  di
              Mahkamah Konstitusi.









































                                                           162
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168